PERISTIWATERKINI.NET – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) semakin menegaskan komitmennya dalam
memperjuangkan sistem ekonomi yang menyentuh lapisan terbawah masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan dalam forum Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema
“Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” yang digelar di kawasan wisata edukasi Puri Mataram, Sleman, Jumat (25/4),
dengan tujuan merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.
Acara ini menghadirkan dua narasumber penting, yakni H. Darojat Noor Achmad, S.Ag dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Sleman dan anggota Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno. Keduanya memberikan perspektif yang saling
melengkapi mengenai urgensi pembangunan ekonomi berbasis nilai keadilan sosial.
Dalam pemaparannya, H. Darojat menekankan pentingnya kehadiran negara
dalam menata ulang sistem distribusi ekonomi yang saat ini dinilai masih timpang.
Menurutnya, hanya dengan mengedepankan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat,
cita-cita kesejahteraan dapat diraih secara menyeluruh.
“Ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam bentuk program nyata, bukan hanya slogan.
Kita ingin melihat kebijakan yang memberi ruang luas bagi rakyat kecil untuk tumbuh dan berkembang,” ungkapnya penuh semangat.
Ahmad Syauqi Soeratno menambahkan bahwa ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai Pancasila mesti melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan
mikro dalam memperkuat basis ekonomi lokal.
“Dengan gotong royong dan semangat kemandirian, kita bisa bangun sistem ekonomi yang lebih adil dan tahan terhadap krisis.
Negara perlu hadir sebagai mitra dan pendukung utama gerakan ekonomi rakyat,” jelas Syauqi dalam forum tersebut.
Diskusi yang berlangsung terbuka ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat,
mulai dari tokoh masyarakat, pelaku UMKM, hingga perwakilan generasi muda dari
Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Sleman.
Para peserta aktif menyampaikan keluhan, usulan, dan solusi yang mereka alami langsung di lapangan.
DPD RI menegaskan bahwa agenda seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk nyata keberpihakan pada rakyat.
Penyerapan aspirasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan
ekonomi yang lahir dari pusat tetap terhubung dengan kebutuhan dan realitas masyarakat di daerah.