PERISTIWATERKINI.NET – Wacana pembentukan Satgas Anti premanisme oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memantik reaksi keras dari Ketua Umum Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal.
Melalui kuasa hukumnya, Hercules menyampaikan ultimatum terbuka kepada Dedi agar tidak sembarangan melabeli ormas sebagai bagian dari premanisme.
Ultimatum tersebut disampaikan Razman Arif Nasution, pengacara Hercules, dalam konferensi pers di Medan pada Senin (22/4).
Ia menilai ucapan Gubernur Dedi berpotensi mendiskreditkan ormas yang telah sah secara hukum, termasuk Grib Jaya yang dipimpin kliennya.
“Pak Hercules meminta agar Gubernur Dedi tidak memancing konflik yang tidak perlu,” ujarnya.
Razman menegaskan bahwa Grib Jaya tak akan membela anggota yang melakukan pelanggaran hukum.
Namun, ia mengecam upaya generalisasi terhadap seluruh ormas sebagai pelaku premanisme.
Ia menilai hal itu berpotensi menciptakan stigma dan ketegangan antara masyarakat sipil dan pemerintah.
Polemik ini bermula dari pernyataan Dedi Mulyadi yang ingin membentuk Satgas Anti premanisme dengan melibatkan masyarakat dan aparat keamanan.
Tujuannya adalah menciptakan ruang publik dan dunia usaha yang aman dari praktik intimidasi dan kekerasan.
Namun, tanpa menyebut ormas tertentu, pernyataan ini langsung ditanggapi sebagai serangan oleh pihak Grib Jaya.
Menanggapi hal ini, Dedi memilih meredam ketegangan dan enggan membalas ancaman secara terbuka.
Ia menyatakan bahwa sebagai kepala daerah, fokus utamanya adalah pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat Jawa Barat.
“Saya tidak tertarik pada polemik yang tidak membangun,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (23/4).
Ketegangan ini membuka diskusi publik soal eksistensi ormas di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya:
apakah ormas benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, atau justru memperumit penegakan hukum dan keamanan?
Para pengamat pun menyerukan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan ormas, agar fungsi sosial mereka bisa benar-benar dirasakan publik.