Ribka Tjiptaning Soroti Ketimpangan Program Makanan Bergizi Gratis dalam Upaya Atasi Stunting

PERISTIWATERKINI.NET – Persoalan stunting di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi IX DPR RI, dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati.

Dalam peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta di Sahid Hotel & Convention, Minggu (20/4/2025),

Ribka mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan.

Acara yang mengusung tema “Perempuan Berdaya Indonesia Raya” ini menjadi momentum bagi Ribka untuk mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani stunting.

Menurutnya, program-program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah masih belum tepat sasaran dan cenderung bersifat populis.

Ia menilai pembagian makanan bergizi tanpa perencanaan matang justru menimbulkan masalah baru.

“Pembagian makanan ini sering kali tidak melihat kebutuhan riil di lapangan. Anak-anak yang sebenarnya tidak rentan justru menerima bantuan, sementara yang sangat membutuhkan malah terlewat,” ujar Ribka.

Ia juga menilai bahwa keberhasilan penanganan stunting tak bisa semata-mata bergantung pada bantuan pangan.

Faktor-faktor lain seperti kemiskinan, akses terhadap layanan kesehatan, dan sanitasi yang layak harus menjadi perhatian utama.

“Kalau mau menyelesaikan masalah stunting, jangan hanya fokus ke makanan. Harus menyentuh akar persoalan. Ini pekerjaan rumah yang kompleks,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya ini.

Ia menyebut kader posyandu, tenaga kesehatan lokal, dan tokoh masyarakat memiliki peran vital dalam mengedukasi dan memantau tumbuh kembang anak.

“Edukasi gizi harus dilakukan secara konsisten, terutama untuk ibu hamil dan anak usia dini. Mereka adalah kunci masa depan bangsa,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap program seperti MBG harus diperketat agar tidak menjadi proyek politis semata.

“Kalau ingin menyongsong Indonesia Emas 2045, kita butuh program yang benar-benar berdampak, bukan sekadar pencitraan,” pungkas Ribka.