Jogja, Peristiwaterkini – Bawaslu Kota Yogyakarta menerima kunjungan Joint Monitoring Visit dari Tim Program Democratic Resilience (DemRes) pada Kamis (13/02).
Tim tersebut terdiri dari perwakilan The Asia Foundation (TAF), Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT), BAPPENAS,
Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), serta International Foundation for Electoral System (IFES) Country Office Indonesia.
Kedatangan tim ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, dan Anggota Bawaslu, Jantan Putra Bangsa.
Dalam sambutannya, Andie Kartala menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta telah lama menjalin kerja sama dengan LKiS dalam berbagai program pendidikan politik.
Salah satunya adalah kolaborasi pengawasan proses tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, termasuk pengawasan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) bagi kelompok disabilitas.
“Kerja sama ini sangat membantu Bawaslu dalam memastikan demokrasi yang lebih inklusif,” ujar Andie.
Emma Blanch, First Secretary Justice and Democratic Governance DFAT, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan mengevaluasi dampak kerja sama antara LKiS dan Bawaslu.
“Kami ingin mendengar langsung bagaimana program-program tersebut berjalan dan mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Nuzula Anggeraini, yang menekankan pentingnya masukan dari Bawaslu untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif.
Kerja sama antara Bawaslu dan LKiS selama tahapan Pemilu 2024 tidak hanya difokuskan pada pengawasan aksesibilitas, tetapi juga pada pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.
Menurut Jantan Putra Bangsa, berbagai forum yang diadakan bersama LKiS telah memperluas cakupan sosialisasi politik, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif.
“Kami bisa menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, seperti perempuan, pemilih pemula, dan disabilitas,” tambahnya.
Ke depannya, Bawaslu Kota Yogyakarta berencana terus melanjutkan program pendidikan politik, meski harus beradaptasi dengan keterbatasan anggaran.
Program tersebut akan dilakukan dalam format webinar guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
Bawaslu juga berkomitmen untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu, demi menciptakan proses demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
