Yogyakarta, Peristiwaterkini – Ratusan pedagang eks Teras Malioboro 2 menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (7/2/2025).
Dalam aksi ini, massa menutup akses jalan Malioboro sebagai bentuk protes terhadap kebijakan relokasi serta ketidakjelasan pengelolaan dana keistimewaan.
Salah satu orator dalam aksi tersebut menyoroti bahwa pedagang tidak mendapatkan bantuan dari dana keistimewaan DIY.
“Dana keistimewaan tidak ada satu pun yang diterima oleh kawan-kawan pedagang. Kalau pun ada, mungkin sudah dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” teriak orator dalam aksi tersebut.
Demonstrasi ini sempat memanas ketika para pedagang berhadapan langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.
Ketegangan terjadi saat Satpol PP berupaya menertibkan pedagang yang masih bersikeras berdagang di kawasan selasar Malioboro, yang telah ditetapkan sebagai zona larangan berjualan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan lokasi baru bagi para pedagang di Teras Malioboro Beskalan dan Ketandan.
“Mereka sebenarnya sudah diberi tempat baru. Namun, mereka tetap ingin berdagang di selasar Malioboro yang sudah dilarang dalam peraturan kota,” jelas Octo.
Octo menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban di Malioboro sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami akan terus melakukan penertiban. Mereka memang berhak mencari nafkah, tetapi tetap harus mengikuti aturan yang ada,” tambahnya.
Demonstrasi yang berlangsung selama beberapa jam ini mendapat perhatian dari masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar kawasan Malioboro.
Aksi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi penggunaan dana keistimewaan serta kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak pedagang yang terdampak relokasi.
Hingga saat ini, para pedagang eks Teras Malioboro 2 masih menuntut kejelasan terkait hak mereka dan meminta pemerintah memberikan solusi yang lebih adil.
Mereka berharap adanya dialog dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan polemik ini tanpa merugikan pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari berjualan di Malioboro.
